.jpeg)
JEMBER, Rajawartanusantaramil08.com – Pemerintah Desa Mrawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mrawan Tahun Anggaran 2026 di Pendopo Kantor Desa Mrawan, Senin (29/6). Kegiatan berlangsung mulai pukul 11.00 WIB hingga 11.30 WIB dalam suasana tertib, aman, dan kondusif.
Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Mayang Adi Kusnandar Zulkifli, S.H., M.M., Danramil 0824/08 Mayang Kapten Inf. Sarjo beserta Babinsa Desa Mrawan Sertu Karyanto, Kapolsek Mayang AKP Dian Eko T., S.H., M.H., Kepala Desa Mrawan Salim, Bhabinkamtibmas Aiptu Dedi, Ketua BPD Mrawan Samuri, serta unsur terkait lainnya.
Sosialisasi dan pembentukan panitia ini merupakan tahapan awal dalam proses pengisian keanggotaan BPD Desa Mrawan Tahun Anggaran 2026. Melalui kegiatan tersebut diharapkan terbentuk panitia yang profesional, netral, dan mampu melaksanakan seluruh tahapan pengisian BPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Camat Mayang, Adi Kusnandar Zulkifli, S.H., M.M., menyampaikan bahwa proses pengisian anggota BPD harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
"Pembentukan panitia ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mewujudkan proses pengisian BPD yang demokratis dan berkualitas. Kami berharap panitia dapat bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi. Sinergi antara pemerintah desa, TNI, Polri, dan masyarakat menjadi kunci suksesnya seluruh tahapan pengisian BPD," ujar Camat Mayang.
Sementara itu, kehadiran unsur TNI dan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan seluruh tahapan pengisian BPD di Desa Mrawan.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan lancar, aman, dan kondusif, sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
